Jalur Sutra Maritim Cina: Manfaat atau Ancaman bagi Indonesia?

Pada tanggal 17–20 Juli 2017 silam, Indonesia menjadi tuan rumah dari pertemuan kaukus AIPA (Asean Inter-Parliamentary Assembly) ke-9 di hotel Fairmont, Jakarta. Pertemuan antar lembaga legislatif negara-negara Asia Tenggara ini membahas mengenai memperkuat kerja sama maritim dan resolusi damai terhadap konflik yang terjadi di ASEAN. Dengan garis pantai sepanjang 173.000 km dan 80% wilayahnya adalah laut sehingga ASEAN harus tetap menekankan pentingnya isu maritim dari perspektif politik, keamanan, ekonomi, sosial, dan budaya. Menjadi penting karena sumber daya laut penting bagi kehidupan dan berhubungan dengan keamanan pangan, ketersediaan pekerjaan, dan pertumbuhan ekonomi di Asia Tenggara. Dalam implementasinya, kerjasama maritim di ASEAN berfokus pada kerjasama pengelolaan sumber daya laut yang tetap menghormati kedaulatan dan Zona Ekonomi Eklusif (ZEE) masing-masing negara anggota ASEAN.

Berbicara mengenai kerja sama maritim regional maka salah satu isu belakangan ini yang penting bagi ASEAN adalah inisiatif Jalur Sutra Maritim (JSM) Cina. Jalur Sutra Maritim sendiri adalah bagian dari inisiatif OBOR (one belt, one road), yang terbagi antara jalur darat dan jalur laut. Inti dari JSM adalah untuk menjalin kerja sama yang terkait dengan konektivitas, yang akan mengarah pada peningkatan perdagangan dan perekonomian. Pengembangan sumber daya kelautan di ASEAN tidak terlepas dari perkembangan konektivitas maritim. Konektivitas sendiri merupakan salah satu dari visi ASEAN yang tertampung dalam Masterplan ASEAN Connectivity 2025. Konektivitas merupakan titik penting dalam upaya menyeimbangkan kemakmuran di kawasan Asia Tenggara.

Akan tetapi ada narasi bahwa JSM dapat mengancam pertahanan dan keamanan negara lain. Zorawar Daulet Singh (2014) dalam tulisannya mengatakan bahwa meskipun JSM ditulis sebagai inisiatif ekonomi tetapi memiliki implikasi yang lebih dalam, khususnya keamanan. Sejauh mana aktivitas ekonomi Cina yang meningkat di sepanjang jalur laut ini akan diterjemahkan ke dalam aktivitas militer dan dalam bentuk peningkatan kehadiran militer, terutama dalam hal instalasi permanen dan basis dukungan belum diketahui pasti. (Clemens, 2015: 3). Untuk itu perlu dilihat lebih lanjut mengenai implikasi dari JSM terhadap Indonesia — apakah JSM akan menjadi manfaat atau ancaman bagi Indonesia.

Indonesia sebagai negara terbesar di Asia Tenggara, akan memainkan peran yang sangat penting dalam keberhasilan pelaksanaan JSM. Sebagai negara kepulauan, kegiatan maritim telah tidak hanya sebagai sumber-sumber ekonomi, namun juga sebagai alat untuk menghubungkan berbagai belahan wilayah yang terpisah oleh laut. Presiden Jokowi juga telah menekankan pengembangan sektor maritim sebagai sarana untuk meningkatkan konektivitas di dalam negeri dan dengan dunia. Indonesia telah menerapkan master plan untuk percepatan pembangunan yang akan mencakup pengembangan kegiatan maritim.

Keuntungan yang dapat diambil Indonesia dari inisiatif JSM adalah pengembangan industri dan investasi asing, pembangunan infrastruktur, dan mendukung visi Poros Maritim Dunia Indonesia. Untuk menuai keuntungan menjadi bagian dari pasar ASEAN dan membangun posisi yang lebih kuat dalam ekonomi global, pemerintah Indonesia perlu memprioritaskan pengembangan industri sekunder dibanding pengembangan industri teknologi tinggi. Menghidupkan kembali industri sekunder yang padat tenaga kerja akan meningkatkan kinerja ekspor Indonesia, mengurangi perlambatan ekonomi, dan masalah ketenagakerjaan di Indonesia. Sehubungan dengan ini, Cina memberikan peluang untuk menghidupkan kembali industri manufaktur padat karya (industri sekunder) melalui foreign direct investment (FDI) dan transfer keterampilan di industri berikut: pertanian, elektronik, mesin dan transportasi termasuk kapal laut (Damuri, 2014: 13).

Indonesia adalah mata rantai penting bagi Cina untuk memperdalam hubungan ekonominya di ASEAN. Meskipun demikian, sementara Cina secara konsisten masuk sebagai mitra dagang terbesar kedua di Indonesia, porsi Indonesia dalam total perdagangan Cina dengan ASEAN masih kurang dari Malaysia, Singapura, dan Thailand. Nilai total saham FDI Cina di Indonesia juga jauh lebih rendah daripada di Thailand, Malaysia dan Singapura. Oleh karena itu, inisiatif Jalur Sutra Maritim dapat menjadi saluran untuk meningkatkan investasi Cina di Indonesia (Damuri, 2014: 14).

Selain itu, Indonesia bisa mendapatkan keuntungan dari rencana besar pembangunan infrastruktur di dalam inisiatif Jalur Sutra Maritim. Pembangunan infrastruktur sangat penting bagi perekonomian Indonesia dalam tiga cara. Pertama, pembangunan infrastruktur transportasi dan logistik, infrastruktur energi, infrastruktur pengelolaan air (untuk irigasi dan konsumsi masyarakat), serta infrastruktur TIK akan meningkatkan daya saing Indonesia. Penilaian terakhir daya saing Indonesia yang dikeluarkan oleh World Economic Forum menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur di Indonesia gagal mengikuti ekspansi ekonomi makro yang kuat. Sementara Indonesia berada di peringkat 34 dari 144 negara dalam kategori lingkungan makroekonomi, kinerja Indonesia dalam hal infrastruktur berada di peringkat 56 (Damuri, 2014: 16).

Kedua, pembangunan infrastruktur diperlukan untuk mengatasi masalah kendala pasokan saat ini di Indonesia. Ketiga, masalah infrastruktur di banyak sektor merupakan hambatan untuk menarik FDI dan mendorong pertumbuhan industri. Singkatnya, infrastruktur yang tidak memadai akan membebani pertumbuhan ekonomi jangka panjang Indonesia. Karena itu dibutuhkan investasi lebih banyak dalam infrastruktur (Damuri, 2014: 17).

Terakhir, Jalur Sutra Maritim sejalan dengan visi Poros Maritim Dunia Indonesia. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai ASEAN menjadi kunci sukses Jalur Sutra Maritim dalam pertemuan Belt and Road di Beijing, Tiongkok, pada 14–15 Mei 2017. Dalam forum tersebut, Jokowi menyampaikan, Indonesia menyadari aspek kemaritiman dari inisiatif OBOR tersebut sulit terwujud tanpa kontribusi signifikan dari Indonesia dan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara (Prahananda, 2017). Lima pilar dari Poros Maritim Dunia adalah membangun kembali budaya maritim Indonesia. Kedua, menjaga dan mengelola sumber daya laut, dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut, melalui pengembangan industri perikanan, dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama. Ketiga, Indonesia juga akan memberi prioritas pada pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim, dengan membangun tol laut, deep seaport, logistik, industri perkapalan, serta pariwisata maritim. Keempat, melalui diplomasi maritim dan terakhir membangun kekuatan pertahanan maritim (Haikal, 2017).

Namun, potensi yang dimiliki tersebut diakui Presiden Jokowi belum dapat dimanfaatkan dengan baik. Sebab, sebagian besar wilayah di Indonesia yang terdiri atas kepulauan tidak terkoneksi dengan baik melalui infrastruktur yang memadai. Artinya, untuk memfasilitasi pergerakan barang, jasa dan orang-orang di seluruh negeri, maka Indonesia perlu memperkuat konektivitas nasionalnya. Pembangunan infrastruktur yang dijanjikan dalam inisiatif Jalur Sutra Maritim seperti pelabuhan, tol laut, dan komponen pengembangan kapal dapat mendorong visi Indonesia tersebut (Suroso, 2016).

Sedangkan untuk ancaman, belum ada bukti data yang dapat dipastikan. Sejauh ini tidak ada rencana peningkatan aktivitas militer atau pembangunan pangkalan militer di JSM. Letnan Colonel Pehrson dalam studinya di US Army War College melihat JSM bukan strategi angkatan laut atau militer atau regional. Tetapi, manifestasi akan ambisi Cina untuk memperoleh status great power dan mengamankan masa depan yang damai, makmur dan mandiri (Lin, 2008: 3). Tulisan-tulisan mengenai ancaman dari JSM mayoritas ditulis oleh akademisi-akademisi India yang memang terancam oleh Cina secara geopolitik — mengingat hubungan Cina dengan Pakistan. Oleh karena itu berdasarkan data-data yang ada sekarang, dibanding ancaman, JSM adalah manfaat bagi peningkatan perekonomian Indonesia.

Tulisan ini ditulis untuk memenuhi mata kuliah magang departemen Ilmu Politik, Universitas Indonesia, 2017.

Referensi:

Clemens, Morgan. The Maritime Silk Road and the PLA. Foundation‘s China Brief March and April Issues (2015).

Damuri, Yose Rizal. “A Maritime Silk Road and Indonesia‘s Perspetive of Maritime State.” CSIS Working Paper Series 201701 (2014).

Haikal, Zaky. “Jokowi: Ada 5 Pilar Wujudkan Poros Maritim Dunia.” 13 Nov 2014, diperoleh di http://ekonomi.metrotvnews.com/read/2014/11/13/318161/jokowi-ada-5-pilar-wujudkan-poros-maritim-dunia, diakses pada 28 November 2017.

Lin, Christina Y. “Militarisation of China’s Energy Security Policy–Defence Cooperation and WMD Proliferation Along its String of Pearls in the Indian Ocean.” Institute für Strategie- Politik- Sicherheits- und Wirtschaftsberatung (2008): 1–11.

Prahanda, Redjo. “Jokowi Paparkan Visi Indonesia Menjadi Poros Maritim Dunia.” 15 Mei 2017, diperoleh di http://indobisnis.indopos.co.id/read/2017/05/15/98399/Jokowi-Paparkan-Visi-Indonesia-Menjadi-Poros-Maritim-Dunia, diakses pada 28 November 2017.

Singh, Zorawar Daulet. “Indian Perceptions of China‘s Maritime Silk Road Idea.” Journal of Defence Studies, Vol. 8, №4 (2014): 133–148.

Suroso. Maritime Silk Road in The 21st Century and Indonesian Maritime Axis as a Bridge to the Nation’s Welfare, 2016.