Partai Komunis "sepanjang jalan" program membawa banyak negara di kawasan Asia-Pasifik ke dalam krisis utang dan korupsi. Dengan membuat pinjaman kepada negara-negara Asia-Pasifik, seperti "utang dan diplomasi korupsi", Komunis Cina secara bertahap diseret negara-negara ini ke dalam perangkap utang, dan ketika mereka tidak mampu membayar utang mereka, mereka harus mengambil sumber daya mineral, strategis perusahaan dan bahkan wilayah untuk membayar utang mereka, atau untuk mendukung proposisi politik Partai Komunis. Hal ini menimbulkan ancaman besar bagi Amerika Asia-Pasifik strategi.
RRC secara perlahan merusak dunia, cepat atau lambat mereka akan mendominasi dunia. jika tidak ada yang menghentikan mereka sekarang dunia akan menjadi lebih jahat,tidak ada lagi aturan hukum,tidak ada yang aman lagi,semua kekayaan akan dikendalikan oleh rrc jahat. semua orang akan menjadi budak
Sabtu, 02 Juni 2018
Jumat, 01 Juni 2018
DPR apresiasi sikap pemerintah tolak tandatangan MoU OBOR dengan China
DPR apresiasi sikap pemerintah tolak tandatangan MoU OBOR dengan China
Sabtu, 2 Juni 2018 00:00Reporter : Fikri Faqih
Gedung DPR. ©2015 merdeka.com/muhammad luthfi rahman
Merdeka.com - Anggota Komisi I DPR RI Bobby Adhityo Rizaldi mengapresiasi sikap tegas Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marzuki yang sampai saat ini menolak menandatangani MoU One Belt One Road (OBOR) dengan pemerintah China.
BERITA TERKAIT
"Dalam rapat hari (Kamis kemarin) Menlu sampaikan, belum menanda tangani kerjasama OBOR dengan China, karena tidak ingin di dikte seperti negara-negara lain," katanya di Jakarta, Jumat (1/6).
Akan tetapi, Bobby mengungkapkan, tidak mempengaruhi komitmen investasi China di Indonesia. Hal ini juga, menurut politikus Golkar ini, mematahkan tudingan yang kini kian beredar di dunia maya bahwa pekerja China akan menguasai tanah air dengan skema-skema investasi.
"Jawaban Menlu, menunjukkan sikap tegas RI yang tetap waspada dan menunjukkan integritas sebagai bangsa yang berdaulat, namun tetap membuka kerja sama dengan negara lain," tandasnya.
Untuk proyek ini, sebelumnya PM Li telah bertemu dengan Luhut Panjaitan selaku Menko Kemaritiman. Seperti yang diketahui bahwa Indonesia saat ini tengah giat membangun infrastruktur, hal tersebut juga sejalan dengan tujuan dari One Belt One Road (OBOR) pemerintah China yang tengah gencar untuk membangun konektivitas kawasan yang salah satunya adalah melalui pembangunan infrastruktur.
Jumat, 25 Mei 2018
Kanada Blokir Pengambilalihan Aecon oleh Perusahaan Negara Tiongkok Demi Keamanan Nasional
OTTAWA — Pemerintah federal telah memblokir pengambilalihan senilai 1,5 miliar dolar AS, Aecon Group Inc. oleh perusahaan milik negara Tiongkok karena alasan keamanan nasional.
Seorang juru bicara Menteri Pembangunan Ekonomi Navdeep Bains telah mengkonfirmasi keputusan pemerintah tersebut untuk mencegah CCCC International Holding Ltd. mengakuisisi perusahaan konstruksi Aecon.
Sebelum keputusan tersebut, pemerintah Trudeau telah diperingatkan oleh para ahli untuk melanjutkan dengan hati-hati ketika menimbang setiap tawaran investasi oleh perusahaan negara Tiongkok dan untuk menjadi setransparan mungkin dalam meninjau kesepakatan yang diusulkan.
Kaum Liberal juga mendapat tekanan kuat dari dalam negeri untuk menolak tawaran pengambilalihan tersebut.
Ottawa mengumumkan peninjauan keamanan nasional sepenuhnya tentang kesepakatan Aecon pada bulan Februari. Pada saat itu, kantor Bains mengatakan bahwa, berdasarkan saran dari badan keamanan, pemerintah percaya ada “potensi bahaya untuk keamanan nasional.”
Aecon memiliki sejarah panjang dalam proyek-proyek konstruksi dan teknis Kanada seperti CN Tower, SkyTrain Vancouver, St. Lawrence Seaway, dan galangan kapal Halifax. (ran)
ErabaruNews
Senin, 07 Mei 2018
Solusi Mengatasi Membanjirnya Tenaga Kerja China di Indonesia
Jakarta , Law-Justice.co - Pelemahan ekonomi Indonesia adalah realita yang kita harus hadapi bersama. Walaupun melemahnya ekonomi ini adalah akibat dari faktor luar dan dalam dari dinamika ekonomi Indonesia, efek terhadap rakyat tanpa disadari terus terasa. Efek-efek ini termasuk peningkatan tingkat kurs Rupiah pada mata uang dunia lainnya, fluktuasi harga pangan, hingga pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh perusahaan terutama bagi masyarakat kelas menengah kebawah. Di tengah merebaknya isu ekonomi yang sedang melemah ini, masyarakat Indonesia dikagetkan dengan adanya serbuan ribuan tenaga kerja asing khususnya dari China.
Kabar bahwa adanya ribuan tenaga kerja dari Cina ke Indonesia telah dibenarkan oleh Hanif Dhakiri yaitu Menteri Tenaga Kerja.Kedatangan buruh impor ini mengancam terutama buruh kelas bawah yang semakin tidak berdaya. -pekerja asal China ini biasa bekerja di proyek investasi yang memang bekerja sama dengan pihak dari negara Panda ini, seperti proyek PLTU Celukan Bawang di Buleleng, Bali yang diadakan oleh China Huadian Power Plant, China Huadian Engineering, Co. Ltd, PT CT 17, mitra lokal PT General Energy Bali dan pembangunan pabrik semen PT Cemindo Gemilang di Bayah, Banten dan tempat-tempat lainnya.
Masuknya tenaga kerja asing asal Tiongkok ini diikuti oleh beberapa peristiwa janggal seperti penyelundupan manusia, narkoba dan penanaman bibit sayuran berbakteri, serta pengibaran bendera China di sejumlah kawasan di Indonesia. Kedatangan tenaga kerja asing khususnya China diperkirakan akan semakin marak seiring dengan adanya kebijakan Pemerintah yang akan mempermudah kedatangan mereka.Dalam rapat kabinet beberapa pekan lalu, Presiden Jokowi ingin agar tenaga kerja asing dipermudah masuk Indonesia. Untuk itu ia memerintahkan para Menteri terkait agar segera mengkondisikannya.
Dalam waktu dua minggu kalau tidak ada perubahan maka presiden yang akan langsung mengambil alih penanganannya.Hal ini dianggap penting, karena pemerintah memandang sudah saatnya tenaga kerja asing bebas bekerja di Indonesia. Bahkan untuk mempermudah kedatangan TKA, Presiden Joko Widodo dikabarkan sudah menyiapkan peraturan presiden (Perpres)-nya.
Agenda Terselubung China
Berbondong-bondongnya tenaga kerja asal China masuk ke Indonesia telah membuat masyarakat khawatir akan adanya agenda terselubung di balik eksodus tenaga kerja asal China. Merebaknya eksodus tenaga kerja asal China ke Indonesia sebenarnya berawal dari adanya kesepakatan investasi China di Indonesia melalui sistem Turn key Project Management yang disepakati dengan pemerintah Indonesia.
Turn key Project Management adalah sebuah model investasi yang ditawarkan dan disyaratkan China kepada Indonesia dengan sistem satu paket. Mulai dari top management, pendanaan dengan sistem Preferential Buyer's Credit, materil dan mesin, tenaga ahli, bahkan metode dan jutaan tenaga (kuli), baik legal maupun ilegal didatangkan dari China.
Turn key Project ini mengatur bahwa China akan berinvestasi di Indonesia tetapi menggunakan produk, alat mesin, dan tenaga kerja dari mereka. Turn key Project inilah yang kemudian ditantadatangani oleh pemerintah Indonesia dalam rangka untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Belakangan diketahui bahwa Turn key Project ini merupakan konsep China dalam menciptakan lapangan kerja bagi penduduknya yang sangat besar, yakni mencapai lebih dari 1,5 miliar jiwa.
Saat ini, China sedang menerapkan sistem Investasi Turn key Project Management di Indonesia melalalu 1.734 proyek. Ada dua aspek yang sangat rawan dari investasi Turn key Project Management ini. Pertama soal tenaga kerja, kedua adalah utang-piutang.Masalah tenaga kerja, pembangunan pembangkit tenaga listrik di Purwakarta, misalnya, hampir semua pekerja mulai direksi hingga kuli, didatangkan dari China.Begitu pula yang akan terjadi di Medan, China membawa sedikitnya 50ribu tenaga kerja. Bila investasi di Medan saja mendatangkan 50 ribua-an pekerja, lalu berapa banyak tenaga kerja China yang datang melalui 1.734 proyek yang direncanakan di Indonesia?.
Turn key Project Management ini bisa menjadi ancaman serius bagi masa depan Indonesia. Sebab, sistem investasi satu paket ini, sudah sukses dijalankan China di Tibet (Dalai Lama) dan di Afrika, tepatnya Zimbabwe dan Angola.Penjajahan China di Zimbabwe telah masuk ke sistem mata uang. Karena tidak mampu membayar utang ke China yang jatuh tempo akhir Desember 2015, pada 1 Januari 2016, Zimbabwe menggunakan mata uang Yuan China sebagai mata uang nasional mereka. Kesepakatan ini menjadi solusi penghapusan utang. Berbeda dengan Zimbabwe, di Angola, ekonominya saja yang dikuasai China. Namun, banyak pengamat ekonomi internasional memprediksikan, nasib Angola akan mengikuti Zimbabwe.
Dikhawatirkan turn key project ini merupakan strategi Cina untuk menguasai Indonesia secara non militer. Secara perlahan ia memasukkan warganya ke Indonesia, kemudian mendesak keluar warga pribumi Indonesia pada peran di sektor-sektor strategis di Indonesia diganti warga Cina. Hingga akhirnya, pemilik Indonesia bukanlah orang-orang keturunan nusantara, tetapi adalah orang-orang Cina.
Imperium China
Gencarnya investasi China melalui turn key project tak lepas dari misi China untuk membangun pengaruhnya di dunia. Harus dipahami kalau Cina memang punya sumber dana yang hampir tidak terbatas. Sejak Presiden Xi Jinping berkuasa tahun 2013, Beijing juga menerapkan kebijakan luar negeri baru, terutama di bidang ekonomi dan investasi. China sedang mengembangkan misi untuk menguasai dunia melalui program One Belt One Road (OBOR) yang akan menempatkan China sebagai “kepala preman” dalam jalur produksi, distribusi dan konsumsi di Asia Pasifik.
Untuk mengelola dana investasi ke luar negeri, Cina mengumumkan pembentukan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) dan apa yang disebut prakarsa "One Belt, One Road (OBOR)". Tujuan OBOR - yang juga dikenal dengan sebutan Prakarsa Jalan Sutra Baru - adalah membangun infrastruktur lintas benua. Beijing ingin memperluas jaringan dagangnya ke Eropa, Asia Tengah, Asia Selatan dan Asia Tenggara, baik melalui darat maupun laut.
Sejauh ini Cina masih terus menggenjot investasi mereka di Indonesia. Pada saat yang sama, Cina saat ini juga menjadi eksportir terbesar di Indonesia dengan nilai dengan nilai 30.800 miliar dollar AS (per Maret 2017). Di Indonesia, investasi China masuk ke berbagai sektor. Mulai dari pertambangan, transportasi, konstruksi dan real estate, perkebunan, hingga pembangkit listrik.
Ada beberapa konstruksi raksasa hasil investasi China di Indonesia, termasuk yang sedang direncanakan diantaranya : jembatan Suramadu, Bendungan Jatigede, industri kelapa sawit, kawasan pengolahan stainless yang dibangun di dalam Kawasan Industri Indonesia Morowali.
Pepatah ‘tidak ada makan siang gratis’ tentu berlaku pada perjanjian-perjanjian kemitraan yang dilakukan Cina. Tidak mengherankan jika dalam berbagai proyek pengembangan infrastruktur di negara ini, kehadiran dan peran perusahaan-perusahaan Cina menjadi sangat dominan mulai dari perencanaan, pengadaan barang dan jasa hingga konstruksi (engineering, procurement, construction[EPC]).
Membanjirnya barang-barang yang terkait dengan konstruksi infrastruktur seperti mesin-mesin dan baja serta pekerja ahli hingga buruh kasar dari Cina merupakan konsekuensi dari pemberian utang tersebut. Padahal sebagian besar dari barang dan jasa tersebut sejatinya amat melimpah di negara ini.
Anehnya Pemerintah Indonesia tegas menyatakan dukungan atas berbagai kepentingan Cina di Indonesia. Ketika bertemu dengan Xi Jinping di Jakarta (22/4/15), Jokowi juga mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia siap memperluas kerjasama dengan Cina di berbagai bidang. Salah satunya adalah mengkolaborasikan rencana Cina “21st Century Maritime Silk Road” dengan strategi pembangunan pemerintahan Jokowi.
Tiga Proyek Cina tersebut merupakan bagian dari ‘one road, one belt’ yang digagas Pemerintah Cina untuk membangunan infrastruktur laut dan darat yang menghubungkan Cina dengan kawasan-kawasan di Asia hingga Eropa. Tujuannya tidak lain adalah meningkatkan pengaruh politik dan ekonomi negara China di kawasan yang dirambahnya.
Xi menganggap komunitas regional sebagai perpanjangan dari negara Cina, atau setidaknya sebagai bagian dari nilai-nilai peradaban Tiongkok. Jadi, gagasan, struktur, dan proyek Xi dirancang untuk membangun pengaruhnya di kawasan dan pada tatanan dunia, sehingga sama dengan negara-negara kapitalis lainnya, kepentingan politik dan ekonomi Cina akan mulus bila Indonesia ini tetap sekuler.
China masih menggunakan ‘strateginya’ dalam pembangunan proyek-proyek konstruksi dengan memperbanyak mitranya di Indonesia. Karena selama negeri yang berpenduduk Muslim ini menjadikan Islam sebagai agama ritual saja bukan sebagai Islam kafah yang mengurusi masalah politik, ekonomi dan ruang publik lainnya maka kepentingan politik dan ekonomi negara-negara kapitalisme itu akan tetap terjaga.
Menyikapi Banjir Tenaga Kerja China
Untuk membendung ekspansi tenaga kerja asing khususnya dari China ke Indonesia maka perlu dilakukan langkah strategis antara lain :
1. Pemerintahan Jokowi harus bisa memastikan bahwa tenaga kerja China harus kembali ke negaranya begitu selesai kontrak kerja. Tidak kemudian dibiarkan beranak pinak di Indonesia yang pada akhirnya nanti mereka menjadi warga negara Indonesia. Sebab kalau ini yang terjadi maka memunculkan persaingan budaya antara warga China dengan Indonesia. Akan muncul pertarungan mempertahankan siapa lebih dominan, mengingat jumlah tenaga kerja China tidaklah sedikit. Tibet, Zimbabwe, dan Angola menjadi bukti penjajahan China.
2. Diakui atau tidak karpet merah sudah digelar untuk menyambut para pengangguran China melalui regulasi. Sebut saja soal pemberlakuan bebas visa, pengesahan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian yang di antaranya mengatur soal pengawasan orang asing (POA) yang dulu dilakukan Kepolisian dihapus dan kewenangannya diberikan kepada Dirjen Imigrasi yang petugasnya hanya 100 orang.
Belum lagi keluarnya Peraturan Kementerian Tenaga Kerja atau Permenaker 35/2015 yang di antaranya menghilangkan rasio jumlah TKA dengan TK lokal. Sebelumnya, dalam Pasal 3 Permenaker 16/2015 diatur bahwa perusahaan yang mempekerjakan 1 (satu) orang TKA harus dapat menyerap sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang tenaga kerja lokal pada perusahaan yang sama.
Penghapusan pasal tersebut otomatis memberi kesempatan lebih luas kepada perusahaan untuk merekrut lebih banyak TKA tanpa dibebani kewajiban menerima TK lokal sesuai rasio yang sebelumnya ditetapkan.Selain itu, Permenaker 35/2015 itu juga menghilangkan kesempatan alih tekhnologi dari TKA kepada TK lokal.
Hal lain yang jadi pertanyaan adalah implementasi UU No.13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan. Dalam UU itu secara jelas melarang TKA untuk bekerja sebagai buruh kasar. Aturan itu dibuat untuk melindungi TK lokal yang tidak memiliki keahlian. Bagi perusahaan atau pengguna TKA yang melanggar bisa dikenakan kurungan penjara hingga 4 tahun serta denda hingga Rp 400 juta. Apalagi jika perusahaan tidak memiliki punya IMTA (izin mempekerjakan tenaga kerja asing).
Bagi perusahaan yang memiliki IMTA hanya boleh mempekerjakan TKA yang memiliki keahlian dan posisi pekerjaannya harus sesuai keahlian. Misalnya, ahli mesin hanya boleh bekerja di bidang mesin. Nyatanya, dalam sejumlah razia, baik yang dilakukan oleh pihak Imigrasi maupun Kemenaker ditemukan banyak buruh kasar asal Cina. Tapi, sejauh ini belum ada laporan perusahaan yang diberi sanksi, baik pencabutan IMTA maupun sanksi pidana. Sejauh ini, yang dilakukan hanya mendeportasi TKA bersangkutan. Oleh karena itu hukum harus ditegakkan secara adil dan berkelanjutan untuk membendung ekspansi buruh migrant China.
3. Sesungguhnya keserakahan kapitalisme telah menyebabkan pertumbuhan ekonomi dunia yang tidak merata, menciptakan peperangan dan konflik politik di berbagai belahan dunia. Akibatnya muncul masalah baru sebagai residu dari penindasan dan ketidakadilan global tersebut, yaitu berupa membanjirnya imigrasi ke sejumlah Negara termasuk Indonesia. Oleh karena itu Indonesia harus membentengi diri dengan kembali kepada jati diri dan falsafah perjuangan ideologinya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dan tidak ikut larut dalam arus neoliberal yang terbukti gagal membawa kesejahteraan rakyat
4. Pasar bebas dan revolusi teknologi informasi telah menciptakan situasi borderless (Negara tanpa batas). Situasi ini telah menghadapkan berbagai negara di dunia pada sejumlah ancaman baru.Menghadapi situasi borderless tersebut,kiranya perlu ditinjau kembali status institusi yang bertanggung jawab terhadap imigrasi, dari Direktorat Jenderal Imigrasi yang menjadi bagian dari Menteri Hukum dan HAM menjadi badan tersendiri, yaitu Badan Nasional Imigrasi dan Keamanan Perbatasan (BNIKP), dengan status setingkat menteri yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden.
5. Patut disesalkan adanya kebijakan Presiden Joko Widodo sendiri yang meliberalisasi sektor imigrasi, dengan tujuan untuk menarik investasi dan wisatawan manca negara. Salah satu paket kebijakan Pemerintah yang sangat berbahaya tersebut adalah pembebasan visa kepada 170-an negara. Kebijakan membebaskan visa kepada 170 an negara untuk katanya tujuan menarik wisatawan asing dan investasi, yang tidak diantisipasi melalui penguatan pada kebijakan imigrasi dan keamanan perbatasan, menyebabkan negara Indonesia telah menjadi surga bagi kejahatan internasional, narkoba, terorisme, subversi ideologi dan penyusupan intelijen asing yang mengacaukan Indonesia. Karena itu kebijakan seperti ini harus segera ditinjau ulang.
6. Ada baiknya untuk dipikirkan pembentukan Pansus DPR untuk menyelidiki dan membongkar sindikat dan mafia imigran gelap dan Tenaga Kerja Asing ilegal, yang diduga melibatkan sejumlah pejabat dan aparatur negara di Direktorat Jenderal Imigrasi dan instansi lainnya.
7. Kedatangan pekerja asing yang begitu besar melalui paket investasi turn key project telah menimbulkan persoalan sosial, politik, ekonomi dan keamanan dalam negeri. Pemerintah harus mengkaji ulang kebijakan membolehkan datangnya pekerja asal China ini demi kedaulatan bangsa dan Negara kita
8. Bagi kaum muslim perlu menjadikan Islam sebagai agama yang tidak sekadar sebagai ritual saja tetapi para pemelukmya harus ikut aktif dan peduli dalam urusan politik, ekonomi dan ruang publik lainnya agar kepentingan Negara kapitalis tidak semakin merajalela . Mengingat benteng ketahanan nasional saat ini salah satunya adalah umat Islam.
9. Saat Indonesia membutuhkan kepemimpinan Nasional yang kuat dan berjiwa nasionalis bukan pemimpin boneka y ang lahir dari rahim pencitraan media. Agar pemimpin tersebut mampu membendung berbagai ancaman dan gangguan baik yang bersifat ideologis, ekonomi, keamanan maupun bentuk bentuk ancaman kedaulatan yang lainnya. Momen pesta demokrasi 2019 adalah saat yang tepat untuk itu.
Ini Ancaman Terbesar untuk Ekonomi China Pada 2018
Bisnis.com, JAKARTA – Perekonomian China disinyalir memulai 2018 untuk menghadapi 'critical battles'. Pertumbuhan negeri tirai bambu diprediksikan akan melambat menjadi 6,5% tahun ini, laju terlamban sejak 1990.
Perjuangan untuk mengatasi utang dalam negeri, kemiskinan, dan polusi menimbulkan risiko utama bagi negara berkekuatan ekonomi nomor dua dunia tersebut, bahkan sebelum tingkat suku bunga yang lebih tinggi dan ancaman perang dagang dari Amerika Serikat (AS) diperhitungkan.
Meski perekonomian China dimulai dari posisi yang kuat, dengan pertumbuhan full yearpada 2017 yang siap untuk mencatatkan akselerasi pertamanya sejak 2010, ekspansi tersebut diperkirakan akan melambat pada 2018.
Oleh karenanya, pemerintahan Presiden Xi Jinping mengisyaratkan optimisme mengenai kinerja ekonomi yang cenderung moderat, jika kemajuan pada risiko utama, yakni kelemahan di bidang finansial, dapat dilakukan.
“Ketidakseimbangan ekonomi yang signifikan terus menciptakan risiko penurunan terhadap prospek tahun 2018,” kata Rajiv Biswas, kepala ekonom Asia Pasifik di IHS Markit di Singapura, seperti dikutip dari Bloomberg, Rabu (3/1/2018).
“Risiko terhadap ekonomi China akan tetap berada di antara risiko utama terhadap prospek pertumbuhan global di tahun 2018, dengan kawasan Asia Pasifik khususnya yang rentan terhadap gelombang kejutan akibat perlambatan,” tuturnya.
Gelombang tersebut belum terwujud, bahkan kegiatan ekonomi terus berlanjut. Indeks PMI manufaktur resmi di posisi 51,6 pada bulan Desember, yang menunjukkan kondisi perbaikan. Pesanan manufaktur ekspor baru juga naik ke level tertinggi enam bulan, menurut sub indeks.
Indeks PMI manufaktur Caixin, yang lebih mencerminkan perusahaan-perusahaan berskala lebih kecil, juga menunjukkan momentum yang kuat di posisi 51,5 pada bulan Desember, sekaligus melampaui perkiraan.
Namun, menurut laporan oleh Freya Beamish, kepala ekonom Asia di Pantheon Macroeconomics Ltd di Newcastle, Inggris, angka-angka itu kemungkinan melebih-lebihkan momentum, terutama dalam hal konstruksi. “Gambaran tentang laba tampaknya memburuk saat kenaikan harga input terus lambat,” jelas Beamish.
Berikut adalah beberapa area yang memiliki potensi untuk mempengaruhi pertumbuhan ekonomi atau mendorong terjadinya pergolakan pasar:
Risiko Finansial
Partai Komunis China baru-baru ini memperbarui komitmennya untuk mencegah dan mengendalikan risiko finansial, menyebutnya sebagai tantangan penting untuk tiga tahun ke depan. Saat sistem keuangan lebih terbuka bagi perusahaan asing, rasio utang terhadap PDB yang mengarah menuju lebih dari 320% pada tahun 2022 merupakan bahaya utama.
“Bahkan propagandanya sendiri mengakui bahwa ini adalah masalah serius yang pemerintah Beijing tidak perkirakan akan ada solusi dalam hal apa pun dalam kurang dari tiga tahun,” kata Pauline Loong, managing director firma riset Asia-Analytica di Hong Kong.
“Ketidakstabilan finansial adalah masalah utama. Selesaikan itu dan tekanan pada arus keluar modal, komplikasi dari pengurangan utang, serta kelemahan di bank-bank kecil akan berkurang,” tambah Loong.
Perlambatan Konstruksi
Pengetatan peraturan finansial dan lingkungan untuk membantu membatasi utang dapat menyebabkan getaran pada 2018 yang memperlambat pembangunan perumahan dan infrastruktur, menurut Frederic Neumann, co-head riset ekonomi Asia di HSBC Holdings Plc. di Hong Kong.
“Perlambatan yang lebih tajam daripada perkiraan dalam konstruksi dapat membebani aktivitas yang lebih luas, dengan sektor-sektor baru yang belum cukup kuat untuk memberi sokongan yang memadai,” kata Neumann.
Perseteruan Perdagangan
“Pidato strategi keamanan nasional Presiden Amerika Serikat Donald Trump baru-baru ini menjadi 'persiapan' untuk beralih ke proteksionisme,” kata David Loevinger, mantan pakar urusan China di Departemen Keuangan AS.
“Mengingat populisme nasionalistik juga sama menariknya di China, politisi China akan merasa terdorong untuk melakukan hal yang sama,” lanjut Loevinger, yang saat ini bertindak sebagai analis di TCW Group Inc.
The Fed dan Pajak
Jika bank sentral AS The Federal Reserve menaikkan suku bunga lebih dari yang diperkirakan pasar dan pemangkasan pajak diterapkan, dolar mungkin akan terangkat sekaligus menempatkan yuan dan arus keluar modal di bawah tekanan lagi, menurut George Magnus, seorang associate di Oxford University's China Center.
“Jika The Fed memulai penaikan dan dolar terus naik, itu akan menyebabkan masalah besar,” kata Christopher Balding, associate professor di HSBC School of Business, Universitas Peking di Shenzhen.
Korea Utara
“Jika ketegangan antara AS dan Korea Utara meningkat menjadi konfrontasi yang lebih signifikan, akan ada konsekuensi mendalam dan luas, tidak hanya untuk ekonomi China tapi juga seluruh wilayah Asia Pasifik,” kata Zhu Ning, wakil direktur National Institute of Financial Research di Universitas Tsinghua di Beijing.
Jalur Sutra Maritim Cina: Manfaat atau Ancaman bagi Indonesia?
Pada tanggal 17–20 Juli 2017 silam, Indonesia menjadi tuan rumah dari pertemuan kaukus AIPA (Asean Inter-Parliamentary Assembly) ke-9 di hotel Fairmont, Jakarta. Pertemuan antar lembaga legislatif negara-negara Asia Tenggara ini membahas mengenai memperkuat kerja sama maritim dan resolusi damai terhadap konflik yang terjadi di ASEAN. Dengan garis pantai sepanjang 173.000 km dan 80% wilayahnya adalah laut sehingga ASEAN harus tetap menekankan pentingnya isu maritim dari perspektif politik, keamanan, ekonomi, sosial, dan budaya. Menjadi penting karena sumber daya laut penting bagi kehidupan dan berhubungan dengan keamanan pangan, ketersediaan pekerjaan, dan pertumbuhan ekonomi di Asia Tenggara. Dalam implementasinya, kerjasama maritim di ASEAN berfokus pada kerjasama pengelolaan sumber daya laut yang tetap menghormati kedaulatan dan Zona Ekonomi Eklusif (ZEE) masing-masing negara anggota ASEAN.
Berbicara mengenai kerja sama maritim regional maka salah satu isu belakangan ini yang penting bagi ASEAN adalah inisiatif Jalur Sutra Maritim (JSM) Cina. Jalur Sutra Maritim sendiri adalah bagian dari inisiatif OBOR (one belt, one road), yang terbagi antara jalur darat dan jalur laut. Inti dari JSM adalah untuk menjalin kerja sama yang terkait dengan konektivitas, yang akan mengarah pada peningkatan perdagangan dan perekonomian. Pengembangan sumber daya kelautan di ASEAN tidak terlepas dari perkembangan konektivitas maritim. Konektivitas sendiri merupakan salah satu dari visi ASEAN yang tertampung dalam Masterplan ASEAN Connectivity 2025. Konektivitas merupakan titik penting dalam upaya menyeimbangkan kemakmuran di kawasan Asia Tenggara.
Akan tetapi ada narasi bahwa JSM dapat mengancam pertahanan dan keamanan negara lain. Zorawar Daulet Singh (2014) dalam tulisannya mengatakan bahwa meskipun JSM ditulis sebagai inisiatif ekonomi tetapi memiliki implikasi yang lebih dalam, khususnya keamanan. Sejauh mana aktivitas ekonomi Cina yang meningkat di sepanjang jalur laut ini akan diterjemahkan ke dalam aktivitas militer dan dalam bentuk peningkatan kehadiran militer, terutama dalam hal instalasi permanen dan basis dukungan belum diketahui pasti. (Clemens, 2015: 3). Untuk itu perlu dilihat lebih lanjut mengenai implikasi dari JSM terhadap Indonesia — apakah JSM akan menjadi manfaat atau ancaman bagi Indonesia.
Indonesia sebagai negara terbesar di Asia Tenggara, akan memainkan peran yang sangat penting dalam keberhasilan pelaksanaan JSM. Sebagai negara kepulauan, kegiatan maritim telah tidak hanya sebagai sumber-sumber ekonomi, namun juga sebagai alat untuk menghubungkan berbagai belahan wilayah yang terpisah oleh laut. Presiden Jokowi juga telah menekankan pengembangan sektor maritim sebagai sarana untuk meningkatkan konektivitas di dalam negeri dan dengan dunia. Indonesia telah menerapkan master plan untuk percepatan pembangunan yang akan mencakup pengembangan kegiatan maritim.
Keuntungan yang dapat diambil Indonesia dari inisiatif JSM adalah pengembangan industri dan investasi asing, pembangunan infrastruktur, dan mendukung visi Poros Maritim Dunia Indonesia. Untuk menuai keuntungan menjadi bagian dari pasar ASEAN dan membangun posisi yang lebih kuat dalam ekonomi global, pemerintah Indonesia perlu memprioritaskan pengembangan industri sekunder dibanding pengembangan industri teknologi tinggi. Menghidupkan kembali industri sekunder yang padat tenaga kerja akan meningkatkan kinerja ekspor Indonesia, mengurangi perlambatan ekonomi, dan masalah ketenagakerjaan di Indonesia. Sehubungan dengan ini, Cina memberikan peluang untuk menghidupkan kembali industri manufaktur padat karya (industri sekunder) melalui foreign direct investment (FDI) dan transfer keterampilan di industri berikut: pertanian, elektronik, mesin dan transportasi termasuk kapal laut (Damuri, 2014: 13).
Indonesia adalah mata rantai penting bagi Cina untuk memperdalam hubungan ekonominya di ASEAN. Meskipun demikian, sementara Cina secara konsisten masuk sebagai mitra dagang terbesar kedua di Indonesia, porsi Indonesia dalam total perdagangan Cina dengan ASEAN masih kurang dari Malaysia, Singapura, dan Thailand. Nilai total saham FDI Cina di Indonesia juga jauh lebih rendah daripada di Thailand, Malaysia dan Singapura. Oleh karena itu, inisiatif Jalur Sutra Maritim dapat menjadi saluran untuk meningkatkan investasi Cina di Indonesia (Damuri, 2014: 14).
Selain itu, Indonesia bisa mendapatkan keuntungan dari rencana besar pembangunan infrastruktur di dalam inisiatif Jalur Sutra Maritim. Pembangunan infrastruktur sangat penting bagi perekonomian Indonesia dalam tiga cara. Pertama, pembangunan infrastruktur transportasi dan logistik, infrastruktur energi, infrastruktur pengelolaan air (untuk irigasi dan konsumsi masyarakat), serta infrastruktur TIK akan meningkatkan daya saing Indonesia. Penilaian terakhir daya saing Indonesia yang dikeluarkan oleh World Economic Forum menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur di Indonesia gagal mengikuti ekspansi ekonomi makro yang kuat. Sementara Indonesia berada di peringkat 34 dari 144 negara dalam kategori lingkungan makroekonomi, kinerja Indonesia dalam hal infrastruktur berada di peringkat 56 (Damuri, 2014: 16).
Kedua, pembangunan infrastruktur diperlukan untuk mengatasi masalah kendala pasokan saat ini di Indonesia. Ketiga, masalah infrastruktur di banyak sektor merupakan hambatan untuk menarik FDI dan mendorong pertumbuhan industri. Singkatnya, infrastruktur yang tidak memadai akan membebani pertumbuhan ekonomi jangka panjang Indonesia. Karena itu dibutuhkan investasi lebih banyak dalam infrastruktur (Damuri, 2014: 17).
Terakhir, Jalur Sutra Maritim sejalan dengan visi Poros Maritim Dunia Indonesia. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai ASEAN menjadi kunci sukses Jalur Sutra Maritim dalam pertemuan Belt and Road di Beijing, Tiongkok, pada 14–15 Mei 2017. Dalam forum tersebut, Jokowi menyampaikan, Indonesia menyadari aspek kemaritiman dari inisiatif OBOR tersebut sulit terwujud tanpa kontribusi signifikan dari Indonesia dan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara (Prahananda, 2017). Lima pilar dari Poros Maritim Dunia adalah membangun kembali budaya maritim Indonesia. Kedua, menjaga dan mengelola sumber daya laut, dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut, melalui pengembangan industri perikanan, dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama. Ketiga, Indonesia juga akan memberi prioritas pada pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim, dengan membangun tol laut, deep seaport, logistik, industri perkapalan, serta pariwisata maritim. Keempat, melalui diplomasi maritim dan terakhir membangun kekuatan pertahanan maritim (Haikal, 2017).
Namun, potensi yang dimiliki tersebut diakui Presiden Jokowi belum dapat dimanfaatkan dengan baik. Sebab, sebagian besar wilayah di Indonesia yang terdiri atas kepulauan tidak terkoneksi dengan baik melalui infrastruktur yang memadai. Artinya, untuk memfasilitasi pergerakan barang, jasa dan orang-orang di seluruh negeri, maka Indonesia perlu memperkuat konektivitas nasionalnya. Pembangunan infrastruktur yang dijanjikan dalam inisiatif Jalur Sutra Maritim seperti pelabuhan, tol laut, dan komponen pengembangan kapal dapat mendorong visi Indonesia tersebut (Suroso, 2016).
Sedangkan untuk ancaman, belum ada bukti data yang dapat dipastikan. Sejauh ini tidak ada rencana peningkatan aktivitas militer atau pembangunan pangkalan militer di JSM. Letnan Colonel Pehrson dalam studinya di US Army War College melihat JSM bukan strategi angkatan laut atau militer atau regional. Tetapi, manifestasi akan ambisi Cina untuk memperoleh status great power dan mengamankan masa depan yang damai, makmur dan mandiri (Lin, 2008: 3). Tulisan-tulisan mengenai ancaman dari JSM mayoritas ditulis oleh akademisi-akademisi India yang memang terancam oleh Cina secara geopolitik — mengingat hubungan Cina dengan Pakistan. Oleh karena itu berdasarkan data-data yang ada sekarang, dibanding ancaman, JSM adalah manfaat bagi peningkatan perekonomian Indonesia.
Tulisan ini ditulis untuk memenuhi mata kuliah magang departemen Ilmu Politik, Universitas Indonesia, 2017.
Referensi:
Clemens, Morgan. The Maritime Silk Road and the PLA. Foundation‘s China Brief March and April Issues (2015).
Damuri, Yose Rizal. “A Maritime Silk Road and Indonesia‘s Perspetive of Maritime State.” CSIS Working Paper Series 201701 (2014).
Haikal, Zaky. “Jokowi: Ada 5 Pilar Wujudkan Poros Maritim Dunia.” 13 Nov 2014, diperoleh di http://ekonomi.metrotvnews.com/read/2014/11/13/318161/jokowi-ada-5-pilar-wujudkan-poros-maritim-dunia, diakses pada 28 November 2017.
Lin, Christina Y. “Militarisation of China’s Energy Security Policy–Defence Cooperation and WMD Proliferation Along its String of Pearls in the Indian Ocean.” Institute für Strategie- Politik- Sicherheits- und Wirtschaftsberatung (2008): 1–11.
Prahanda, Redjo. “Jokowi Paparkan Visi Indonesia Menjadi Poros Maritim Dunia.” 15 Mei 2017, diperoleh di http://indobisnis.indopos.co.id/read/2017/05/15/98399/Jokowi-Paparkan-Visi-Indonesia-Menjadi-Poros-Maritim-Dunia, diakses pada 28 November 2017.
Singh, Zorawar Daulet. “Indian Perceptions of China‘s Maritime Silk Road Idea.” Journal of Defence Studies, Vol. 8, №4 (2014): 133–148.
Suroso. Maritime Silk Road in The 21st Century and Indonesian Maritime Axis as a Bridge to the Nation’s Welfare, 2016.
16 Proyek Jokowi Ambruk, Tewaskan 11 Orang, Diduga Dibangun Pakai Material Kw 3 dari China
Dampak ambruknya infrastruktur Jokowi ini merusak citra Jokowi karena dianggap terlalu ambisius.
Kasus ambruknya infrastruktur Jokowi ini sudah menewaskan 11 orang dan melukai 22 orang lainnya.
Hingga kini belum ada satu pun dari 16 kasus ambruknya infrastruktur Jokowi itu yang dilimpahkan ke Kejaksaan.
“Polisi hanya selalu mengatakan, sedang melakukan pendalaman, meski sudah menetapkan sejumlah tersangka,” kata Neta dari IPW.
Dalam 9 bulan, kasus itu dimulai dari ambrolnya Proyek LRT di Palembang pada Agustus 2017 hingga ambruknya Proyek Tol Bitung pada 17 April 2018 yang menewaskan 2 orang.
Neta melanjutkan, ambrolnya 16 proyek infrastruktur Jokowi itu memunculkan 5 dampak negatif. Pertama, akan merusak citra Jokowi karena dianggap terlalu ambisius. Kedua, merugikan keuangan negara. Ketiga, kekhawatiran sabotase. Keempat, standar keamanan proyek itu seperti diabaikan. Kelima, memunculkan kekhawatiran masyarakat jika melintas di sekitar proyek tersebut.
Sementara itu Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono menduga, sejumlah proyek infrastruktur yang didanai China, banyak menggunakan bahan material yang diimpor dari China. “Di mana kualitasnya KW 3, dan sangat rawan dengan kerusakan saat pembangunannya dan di masa depan,” katanya
Inilah beritanya.
***
IPW : SELAMA 9 BULAN, 16 PROYEK JOKOWI AMBRUK, POLISI KEMANA?

Proyek infrastruktur buatan Presiden Jokowi yang masih saja ambruk meski sudah dievaluasi dipertanyakan Indonesia Police Watch (IPW).
Ketua Presidium IPW, Neta S Pane menjelaskan, dari data yang dimiliki, ada sekitar 16 proyek Jokowi yang ambruk selama sembilan bulan terakhir, mulai dari Agustus 2017 hingga 17 April 2018.
“Mulai dari beton cor yang ambruk, tiang penyanggah yang rubuh hingga girder yang jatuh. Kasus ambruknya infrastruktur Jokowi ini sudah menewaskan 11 orang dan melukai 22 orang lainnya,” jelas Neta dalam pernyataan tertulis yang diterima redaksi, Rabu (18/4).
Ironisnya, lanjut dia, polisi terkesan kurang serius menangani kasus-kasus tersebut. Terbukti hingga kini belum ada satu pun dari 16 kasus ambruknya infrastruktur Jokowi itu yang dilimpahkan ke Kejaksaan.
“Polisi hanya selalu mengatakan, sedang melakukan pendalaman, meski sudah menetapkan sejumlah tersangka,” tekan Neta.
“Bisa jadi, sikap polisi yang kurang serius ini tidak menimbulkan efek jera dan kasus infrastruktur Jokowi yang ambrol terus berulang. Dimulai dari ambrolnya Proyek LRT di Palembang pada Agustus 2017 hingga ambruknya Proyek Tol Bitung pada 17 April 2018 yang menewaskan 2 orang,” sambungnya.
IPW berharap polisi bekerja cepat dan serius menuntaskan kasus ambruknya 16 proyek infrastruktur Jokowi ini. Sehingga kasusnya bisa terungkap di pengadilan, apakah ada sabotase atau hanya faktor kelalaian.
“Dengan dituntaskannya kasus ini ada efek jera dan muncul kehati hatian dalam menyelesaikan proyek proyek itu secara profesional,” tegasnya.
Neta melanjutkan, ambrolnya 16 proyek infrastruktur Jokowi itu memunculkan 5 dampak negatif. Pertama, akan merusak citra Jokowi karena dianggap terlalu ambisius. Kedua, merugikan keuangan negara. Ketiga, kekhawatiran sabotase. Keempat, standar keamanan proyek itu seperti diabaikan. Kelima, memunculkan kekhawatiran masyarakat jika melintas di sekitar proyek tersebut.
“Dalam menangani kasus ambrolnya 16 proyek infrastruktur Jokowi ini, polisi sebenarnya bisa mengenakan pasal berlapis. Bahkan bisa mengenakan UU 22/2009 tentang lalulintas angkutan jalan yang menjerat tersangkanya dengan hukuman lima tahun penjara. Tapi sayangnya polisi masih masih bekerja lamban,” tandasnya. [sam]
Sumber: radarpribumi.com
***
ARIEF PUYONO : PROYEK YANG AMBRUK DIBANGUN PAKAI MATERIAL KW 3 DARI CHINA

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono, menduga banyaknya proyek infrastruktur yang hancur sebelum waktunya akibat kongkalikong material dan tenaga kerja asing (TKA) yang tidak tersertifikasi.
“Satu lagi proyek infrastruktur yang sarat dengan dugaan penyelewengan bahan bakunya menelan korban jiwa beberapa hari yang lalu. Material proyek pembangunan jalan tol di Minahasa Utara, Sulawesi Utara, runtuh. Tiga pekerja proyek tertimbun reruntuhan material jalan tol,” kata Arief melalui pesan tertulis kepada VIVA, Rabu, 18 April 2018.
Arief mempertanyakan, ada apa sebenarnya dengan proyek-proyek infrastruktur yang diprogramkan Presiden Joko Widodo, sehingga banyak mengalami kecelakaan sebelum difungsikan?
Arief menyebutkan, selain di Minahasa, beberapa konstruksi infrastruktur yang mengalami kecelakaan di antaranya, tiang pancang jalan tol Becakayu, jembatan di Bandara Cengkareng, konstruksi beton pada proyek LRT di Pulomas.
“Sepertinya semua pekerjaan konstruksi infrastruktur yang dibangun Joko Widodo sudah tidak lagi memperhatikan K3 alias Keselamatan dan Kesehatan Kerja, sehingga banyak kecelakaan kerja yang menyebabkan kerugian jiwa pada buruh-buruh Indonesia,” ujar Arief.
Arief menduga, sejumlah proyek infrastruktur yang didanai China, banyak menggunakan bahan material yang diimpor dari China. “Di mana kualitasnya KW 3, dan sangat rawan dengan kerusakan saat pembangunannya dan di masa depan,” katanya.
Arief mencontohkan barang yang diimpor untuk pembangunan infrastruktur seperti besi impor yang murah dari China. Menurut Arief, kualitasnya belum tentu baik. Hal tersebut menjadi lumrah karena banyaknya permainan dalam pembangunan proyek infrastruktur.
“Jadi lumrah saja. Akhirnya banyak infrastruktur yang dibangun dengan mengunakan material KW 3 alias kualitas grade 3,” jelasnya.
Belum lagi dengan tenaga kerja asing yang sangat bebas masuk ke Tanah Air. Arief mempertanyakan, dalam pengerjaan proyek-proyek infrastruktur, apakah mereka benar-benar memiliki sertifikasi yang bermutu.
“Karena itu Depnaker juga harus lebih aktif untuk mengawasi pembangunan proyek-proyek infrastruktur terkait penerapan K3 dan penggunaan TKA yang bersertifikat,” tegasnya.
Ia juga mendesak DPR untuk segera memanggil semua kontraktor, agar bicara jujur terkait biaya proyek yang sebenarnya untuk membangun infrastruktur.
“Dan Presiden jangan pura-pura enggak dengar. Jangan sampai infrastruktur yang dibangun di era Joko Widodo justru ketika digunakan banyak menyebabkan kecelakaan,” ujar Arief. (viva)
Sumber: radarpribumi.com
(nahimunkar.org)
Survei Median: China Dianggap Ancaman Terbesar Indonesia
Sudarto menilai, faktor ekonomi menjadi alasan utama publik karena dampaknya yang dirasakan langsung.
China dianggap sebagai ancaman terbesar Indonesia berdasarkan laporan hasil survei Media Survei Nasional (Median) mengenai persepsi publik terhadap ancaman dari luar negeri.
Direktur Riset Median, Sudarto, mengatakan, hasil itu diperoleh dari 1.000 responden yang diajukan pertanyaan acak atau tidak diberikan daftar pilihan jawaban.
China berada di urutan pertama dengan prosentase 22,7 persen, kemudian disusul Amerika Serikat yang dianggap sebagai ancaman terbesar dengan prosentase sebanyak 14,1 persen.
Sudarto menyampaikan, alasan China dianggap sebagai ancaman terbesar, pertama karena faktor penguasaan ekonomi dalam negeri sebesar 31,2 persen. Lalu produk China yang terlalu dominan disebut 23,7 persen.
“Kemudian alasan Komunis 7,5 persen, banyak orang Tionghoa di Indonesia 6,5 persen, serta membawa pornografi dan narkoba 6,4 persen,” ujarnya saat konferensi pers di Resto Bumbu Desa Cikini, Jakarta, Rabu (15/11/2017).
Sudarto menilai, faktor ekonomi menjadi alasan utama publik karena dampaknya yang dirasakan langsung.
Survei itu merupakan kesatuan dari survei yang dilakukan pada 14 hingga 22 September lalu, menggunakan teknik multistage random sampling warga yang termasuk dalam kategori pemilih, dengan margin of error sebesar 3,1 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.*
Rep: Yahya G Nasrullah
Editor: Muhammad Abdus Syakur / hidayatullah.com
(nahimunkar.org)
Seorang WNA China Enggan Pakai Safety Belt dan Merokok di Pesawat GA
Attitude memang sangat penting bagi siapapun. Tak hanya warga negara Indonesia melainkan juga warga negara asing.
Sayangnya hal tersebut tidak ditunjukkan seorang penumpang warga negara asing (WNA) bernama Yongqiang. Ia diamankan dari pesawat Garuda Indonesia di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta), Tangerang, Senin (30/4/2018) pagi.
WNA asal Gansu, China, tersebut merupakan penumpang Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA649 dari Bandara Sultan Babullah, Ternate, Maluku Utara.
Dalam penerbangan menuju Bandara Soekarno-Hatta, Yongqiang diketahui merokok di lavatory (toilet), sehingga menyebabkan alarm berbunyi. Tak hanya itu, dia juga tidak mau mengenakan safety belt (sabuk keselamatan).
Attitude buruk tersebut tentu saja menyebabkan kru pesawat Garuda melapor ke aviation security (Avsec) Bandara Soekarno-Hatta. Begitu peswat yang dipiloti Capt. Fahmi Hakim tiba di Bandara Soekarno-Hatta, petugas Avsec bersegera mengamankan Yongqiang.
Oleh petugas Avsec, pria kelahiran 4 Februari 1989 itu dibawa ke kantor toritas Bandara untuk diproses lebih lanjut.
Seperti dilansir Aksi.id dan BeritaTrans.com, Executive General Manager Bandara Soekarno-Hatta, Suriawan Wakan menjawab, “Nanti saya jelaskan setelah rapat,” tutur alumnus Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia (STPI) itu.
Sumber: news.bersamadakwah.net / Ganda Pahlawan
(nahimunkar.org)
Cina Akan Kuasai Wilayah Strategis Indonesia
Indonesia perlu mewaspadai misi terselubung dibalik dominasinya atas sejumlah proyek infrastruktur. Namun sayangnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak memahami misi terselubung China (Tiongkok). Yang mengherankan, Jokowi begitu mudahnya memberikan proyek infrastruktur tanpa memiliki pemahaman geopolitik.
“… Pada tingkat tertentu nanti, ada daerah kantong China seperti era penjajahan Belanda dulu dengan kedok investasi,” kata Pengamat Geopolitik sekaligus Direktur Global Future Institute, Hendrajit.
Muncul pula analisa tentang Landasan untuk Menolak Kerjasama dengan Cina Komunis
https://www.nahimunkar.org/landasan-untuk-menolak-kerjasama-dengan-cina-komunis/
Ketahuilah, Umat Islam ada tuntunan dari Nabinya, tidak pantas orang mukmin (Orang Islam) tersengat dua kali dalam satu lubang.
Dalam kenyataan yang dialami bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam ini sudah berkali-kali bukan hanya disengat, tapi dijajah cina yang jadi mata-mata dan pendukung penjajah Belanda. Milisi Cina Indonesia yang dikenal sebagai ‘Po An Tui’ yang dibentuk oleh Administrasi Belanda untuk membantu mereka melawan Pejuang Indonesia. Beberapa unit (seperti di Jawa Tengah) Laskar Cina Indonesia ini terlibat dalam Agresi, dan beberapa dugaan mereka melakukan kejahatan perang dengan membunuh POW (tawanan perang) di Temanggung.
Kemudian bangsa Indonesia ini diberontak cina komunis bersama PKI dua kali dengan membunuhi ulama, entara, dan Umat Islam thun 1948 dan 1965. Kemudian belakangan, bangsa Indonesia digarong besar-besaran skitar 650-an triliun oleh konglomerat hitam orang-orang cina; apakah pantas, kini masih menerima cina, bahkan mendatangkannya? Kecuali kalau memang mereka yang pro cina itu terus terang mengaku anti bangsa ini, anti tentara, anti Islam, anti ulama dan mengaku terus terang sebagai musuh bangsa ini, musuh tentara dan musuh pejuang kemerdekaan, musuh Islam, dan musuh ulama.
Hidup ini pakai aturan. Aturan Umat Islam adalah dari Allah swt yang disampaikan oleh Nabi Muhammad saw. di antaranya seperti itu (Tidak pantas bagi orang Islam tersengat dua kali dalam satu lubang). Maka konsekuensinya, kami Umat Islam harus melaksanakannya, agar tidak tertimpa kejahatan cina yang lebih besar dan berbahaya lagi.
Anehnya, kini dalam pemerintahan Jokowi, proyek infrastruktur di Indonesia yang diperoleh China antara lain pembangunan 24 pelabuhan, 15 bandar udara (bandara), pembangunan jalan sepanjang 1.000 kilometer (km), pembangunan jalan kereta api sepanjang 8.700 km, serta pembangunan pembangkit listrik berkapasitas 35.000 megawatt (MW). Tak cuma itu, Tiongkok juga akan terlibat dalam pembangunan jalur kereta supercepat Jakarta-Bandung dan Jakarta-Surabaya.
Oleh karena itu, suara yang mengkritisinya pun mulai muncul dan perlu disimak sebagaimana berikut ini.
***
Hendrajit Tegaskan Cina Akan Kuasai Wilayah Strategis Indonesia
Eramuslim.com – Indonesia perlu mewaspadai misi terselubung dibalik dominasinya atas sejumlah proyek infrastruktur. Namun sayangnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak memahami misi terselubung China (Tiongkok). Tidak mengherankan, Jokowi begitu mudahnya memberikan proyek infrastruktur tanpa memiliki pemahaman geopolitik.
Hal tersebut diungkapkan Pengamat Geopolitik sekaligus Direktur Global Future Institute, Hendrajit pada acara Jumat Malam Bergosip Politik (Jumarsip) di Jl Fatmawati 200, Jakarta, Jumat (05/06/2015).
“China memang memberikan bantuannya di sektor infrastruktur, tapi dalam perkembanganya nanti bukan Cuma modal yang masuk tapi juga orangnya akan masuk, dan juga pabriknya. Pada tingkat tertentu nanti, ada daerah kantong China seperti era penjajahan Belanda dulu dengan kedok investasi,” lanjut Hendrajit.
Padahal menurut Hendrajit, China sedang melakukan perang asimetrik dengan Amerika Serikat. China berupaya melawan Amerika Serikat dari sisi ekonomi karena tidak kuat menghadapi secara militer. Tidak mengherankan China akan terus berupaya untuk menguasai wilayah strategis di Indonesia.
Hendrajit mengungkapkan ketika Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung, duta besar China menjanjikan investasi besar-besaran ke Indonesia dengan syarat, diberikan kawasan ekonomi khusus, yakni Bitung, Sulawesi Utara. “Inikan jalur Indonesia Timur ke Asia Pasifik,” tambahnya.
“Jadi sekarang kebobolan, MoU ditandatangai di sela-sela Konferensi Asia Afrika (KAA) beberapa waktu lalu. Ini yang menarik, bahaya ketika politik luar negeri, tidak dibarengi kebijakan politik tidak didasari kesadaran geopolitik. Padahal itu sangat penting menjadi dasar kerangka kebijakan ekonomi,” terang Hendrajit.
Seperti diketahui proyek infrastruktur yang diperoleh China antara lain pembangunan 24 pelabuhan, 15 bandar udara (bandara), pembangunan jalan sepanjang 1.000 kilometer (km), pembangunan jalan kereta api sepanjang 8.700 km, serta pembangunan pembangkit listrik berkapasitas 35.000 megawatt (MW). Tak cuma itu, Tiongkok juga akan terlibat dalam pembangunan jalur kereta supercepat Jakarta-Bandung dan Jakarta-Surabaya.(rz) Redaksi – Sabtu, 19 Sya’ban 1436 H / 6 Juni 2015 06:30 WIB
***
Landasan untuk Menolak Kerjasama dengan Cina Komunis
Posted on Jun 5th, 2015
Ada semacam polemik mengenai kejahatan cina komunis, dari menjajah bangsa Indonesia dengan kejam sebagai mata-mata dan laskarnya penjajah Belanda, kemudian dua kali cina komunis bergabung dengan PKI memberontak dengan membunuhi tentara, Ulama, dan Umat Islam. Masih ditambah pula, cina konglomerat hitam menggarong duit bangsa Indonesia sampai 650-an triliun dalam kasus BLBI.
Itu semua merupakan kejahatan-kejahatan yang sangat tinggi dan membahayakan bagi bangsa Indonesia yang penduduknya terbesar sedunia jumlah umat Islamnya. Sedangkan menurut Islam, umat Islam itu tidak pantas untuk tersengat dua kali dalam satu lubang. Oleh karena itu, rencana-rencana kerjasama dengan Cina Komunis harus ditolak. Karena dalam sejarahnya dan kenyataannya telah benar-benar menyengsarakan dan memusuhi pribumi (terutama para pejuang kemerdekaan) dengan kejamnya, serta kemudian menipu besar-besaran.
Penolakan kerjasamna dengan Cina Komunis itu merupakan konsekuensi logis dari peringatan yang ada dalam ajaran Islam: Tidak layak bagi orang mukmin (Umat Islam) tersengat dua kali dalam satu lubang.
Kalau ada yang berkilah bahwa negeri ini bukan negara Islam, maka perlu kita tanyakan: Bukankah menjalankan keyakinan agama (Islam) yang bahkan menjadi agama mayoritas penduduk negeri ini dilindungi oleh konstitusi? Ketika dilindungi, maka umat Islam berhak menjalankannya, dan tidak boleh ada yang mengganggunya.
Ketika bekerjasama dengan Cina Komunis yang telah terbukti aneka kejahatannya terhadap bangsa ini dengan diawali sebagai penjajah yang kejam lalu kejahatan-kejahatan besar lainnya pun dilancarkan untuk menyengsarakan bangsa ini; berarti kerjasama itu bertentangan dengan keyakinan yang dipegangi Umat Islam tersebut alias mengganggu. Ketika demikian, artinya justru mengganggu Umat Islam, dan itu bertentangan dengan konstitusi yang telah menjamin untuk menjalankan keyakinan agama, bahkan keyakinan mayoritas penduduk.
Oleh karena itu, segala gangguan apalagi yang bertentangan dengan konstitusi, maka wajib dihilangkan. Maka jalan keluarnya adalah menolak dan membatalkan kerjasama dengan Cina Komunis.
Inilah semacam polemik yang dimaksud, dengan disamarkan identisnya, dan sudah disunting.
S A Pak #H: apakah krn sebagian nenek moyang orang cina perna bergabung dgn penjajah belanda, lantas semua orang Cina di Indonesia harus di usir ?
Kan banyak juga warga pribumi (dominan bangsawan) yg perna berafiliasi dgn Belanda, apakah anak keturunanya harus kita usir juga dan etnis mereka ada jahat semua ?
Kan banyak juga warga pribumi (dominan bangsawan) yg perna berafiliasi dgn Belanda, apakah anak keturunanya harus kita usir juga dan etnis mereka ada jahat semua ?
H: Orang asing ke Indonesia kemudian menjajah namanya penjajah.
Belanda datang kemudian menjajah namanya penjajah. Cina datang ikut melancarkan penjajahan bahkan lebih kejam, namanya penjajah juga, bahkan lebih kejam.
Adapun pribumi yg kamu katakan berafiliasi dengan Belanda namanya pengkhianat.
Menangani penjajah tentu beda dengan pengkhianat. Penjajah perlu diusir, karena kalau tidak maka akan menjajah lagi. Apalagi yang praktek menjajahnya lebih kejam yaitu laskar cina Po An Tui (buatan penjajah Belanda) yang membunuhi pribumi para pejuang kemerdekaan yang jadi tawanan, sedangkan tawanan itu dilarang dibunuh. (Dalam sejarahanya) itu di antaranya terjadi di Temanggung Jawa Tengah. Dan memang pejuang kemerdekaan, orang-orang pribumi cukup tangguh dalam menghadapi penjajah, termasuk menghadapi cina yang jadi penjajah. Hingga di wilayah Temanggung itu dikenal slogan ” Granggang soko Parakan ampuhe ora karuan” (Granggang dari Parakan Temanggung ampuhnya tidak tanggung-tanggung).
Adapun pengkhianat ya ditindak saja. Tidak perlu diusir, karena bukan penjajah, hanya pengkhianat.
Terimakasih, sudah secara tidak langsung mengakui bahwa cina komunis itu memang penjajah. dan sudah saya jelaskan, penjajah perlu diusir.
Apalagi sekarang cina dari negeri komunisnya mau datang lagi, walau dalam bentuk lain, maka perlu ditolak. Demikian pula cina-cina keturunan juga melakukan kejahatan besar, diantaranya banyak yang bergabung dengan PKI yang memberontak dua kali 1948 di Madiun membunuhi ulama, pemberontakan PKI 1965 membunuhi tentara dan ulama serta umat Islam; maka jelas PKI dan Cina komunis itu merupakan pengkhianat bangsa sekaligus musuh Islam dan tentara.
Kemudian cina konglomerat hitam menggondol duit 650-an triliun yang dikenal dengan kasus BLBI. Itu kejahatan yang luar biasa.
Apakah dengan pengkianatan, pemberontakan, permusuhan terhadap bangsa, tentara, dan Umat Islam yang menjadi penduduk mayoritas, masih pula ditambah penggarongan 650-an triliun oleh cina itu bukan persoalan besar?
Lantas akan didatangkan penjajahan baru kembali dari negeri komunis cina, apakah tidak akan lebih berkhianat lagi cina-cina di sini dan lebih jadi garong lagi?
Ketahuilah, Umat Islam ada tuntunan dari Nabinya, tidak pantas orang mukmin (Orang Islam) tersengat dua kali dalam satu lubang.
Dalam kenyataan yang dialami bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam ini sudah berkali-kali bukan hanya disengat, tapi dijajah cina, diberontak cina komunis bersama PKI dua kali, lalu digarong besar-besaran; apakah pantas, masih menerima cina, bahkan mendatangkannya? Kecuali kalau memang mereka yang pro cina itu terus terang mengaku anti bangsa ini, anti tentara, anti Islam, anti ulama dan mengaku terus terang sebagai musuh bangsa ini, musuh tentara dan musuh pejuang kemerdekaan, musuh Islam, dan musuh ulama.
Hidup ini pakai aturan. Aturan Umat Islam adalah dari Allah swt yang disampaikan oleh Nabi Muhammad saw. di antaranya seperti itu (Tidak pantas bagi orang Islam tersengat dua kali dalam satu lubang). Maka konsekuensinya, kami Umat Islam harus melaksanakannya, agar tidak tertimpa kejahatan cina yang lebih besar dan berbahaya lagi. semoga faham!
Ilustrasi: Milisi Cina Indonesia yang dikenal sebagai ‘Po An Tui’ yang dibentuk oleh Administrasi Belanda untuk membantu mereka melawan Pejuang Indonesia. Beberapa unit (seperti di Jawa Tengah) Laskar Cina Indonesia ini terlibat dalam Agresi, dan beberapa dugaan mereka melakukan kejahatan perang dengan membunuh POW (tawanan perang) di Temanggung./ militaryphotos.net/forums https://www.nahimunkar.org/kejamnya-milisi-cina-indonesia-po-tui-terhadap-kaum-pribumi/
(nahimunkar.com)
Langganan:
Komentar (Atom)

